PBB Sebut Kesepakatan Israel-Lebanon Jadi Tonggak Perdamaian Jangka Panjang

Kami terus menekankan pentingnya menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan melalui dialog untuk mencapai keberlanjutan di kedua sisi garis biru...

Perserikatan Bangsa-Bangsa (KABARIN) - Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan kesepakatan yang dicapai Israel dan Lebanon melalui mediasi Amerika Serikat (AS) menjadi tonggak penting menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

"Kerangka kerja trilateral antara AS, Negara Israel, dan Republik Lebanon—yang diumumkan pada 26 Juni—merupakan tonggak sejarah dalam upaya untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa dekade, dan memajukan stabilitas yang langgeng,” kata Dujarric dalam konferensi pers, Senin (29/6).

Ia menegaskan PBB terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa melalui dialog demi menciptakan stabilitas di kedua sisi Garis Biru serta menjamin kedaulatan dan keamanan bagi Israel maupun Lebanon.

“Kami terus menekankan pentingnya menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan melalui dialog untuk mencapai keberlanjutan di kedua sisi Garis Biru, dan untuk memastikan kedaulatan dan keamanan bagi Israel dan Lebanon,” ujarnya.

Dujarric juga menegaskan komitmen PBB untuk mendukung kedua negara dalam memenuhi kewajiban masing-masing sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian permanen.

Mengutip laporan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), Dujarric mengatakan tidak ada aksi saling serang selama akhir pekan.

"Rekan-rekan di UNIFIL memberi tahu kami bahwa tidak ada peluncuran proyektil yang terdeteksi di area operasi misi selama akhir pekan," katanya.

Meski demikian, pasukan penjaga perdamaian PBB masih memantau aktivitas darat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serta pelanggaran wilayah udara Lebanon.

Sebelumnya, Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon menandatangani perjanjian kerangka kerja trilateral di Washington untuk mengakhiri konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup pembentukan zona keamanan bagi Israel di Lebanon selatan serta, menurut pihak Israel, perlucutan senjata secara menyeluruh terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.

Namun, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak kesepakatan itu dengan menyatakan perjanjian Washington tidak mengikat dan menyebutnya sebagai bentuk "hilangnya kedaulatan".